1. PSSI harus menggelar sidang umum pada 26 Maret 2011 untuk memilih Komite Pemilihan dan mengadopsi electoral code berdasarkan standar electoral code FIFA.
2.Komite Pemilihan selanjutnya akan melakukan pemilihan sebelum 30 April 2011 Kongres itu harus didasarkan pada standar FIFA.
3. Jika PSSI tidak mampu mengendalikan liga yang memisahkan diri (LPI-red), kasus tersebut akan diserahkan kepada Komite Eksekutif FIFA untuk memberi penangguhan.
Ketiga keputusan ini akan membuat pengurus PSSI yang sekarang merasakan pukulan telak. Tapi bisa dipastikan kubu Nurdin CS tidak akan menyerah begitu saja dan akan menggunakan “1001 jurus berkelit dan bersilat lidah” dari keputusan FIFA ini. Akan tetapi patut digaris bawahi bahwa, sebagaimana dijelaskan Standard Electoral Code FIFA Pasal 9 mengenai Kriteria untuk Kandidat, bahwa para kandidat itu harus tetap sejalan dengan statuta dan peraturan FIFA. Di sinilah peluang Nurdin “habis” (Kalau dia nyadar diri).
Kalau memang akhirnya Nurdin diajukan jadi calon lagi, atau bahkan menang dan tetap di posisinya sebagai ketua umum, hal itu jelas tidak selaras dengan statuta FIFA terkait statusnya sebagai mantan narapidana. Maka proses itu pun turut melanggar Standard Electoral Code FIFA.
“Kegagalan dari asosiasi untuk menerapkan prinsip dari peraturan ini akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius,” demikian secuplik bunyi bagian pertama poin huruf G mengenai Final Provisions dalam Standard Electoral Code FIFA.
Jika bicara peraturan maka PSSI, yang selama ini mengagung-agungkan Statuta FIFA serta merisaukan hukuman dari induk tertinggi organisasi sepakbola tersebut, mestinya sadar benar dengan potensi sanksi yang ada jika tetap bersikeras kembali memunculkan nama Nurdin.
FIFA juga meminta PSSI mengontrol liga tandingan, yakni Liga Primer Indonesia (LPI), apabila PSSI tidak ingin dijatuhi sanksi. Maka mau tidak mau PSSI harus merangkul LPI agar bisa mengontrol LPI.
Read More......
