1. PSSI harus menggelar sidang umum pada 26 Maret 2011 untuk memilih Komite Pemilihan dan mengadopsi electoral code berdasarkan standar electoral code FIFA.
2.Komite Pemilihan selanjutnya akan melakukan pemilihan sebelum 30 April 2011 Kongres itu harus didasarkan pada standar FIFA.
3. Jika PSSI tidak mampu mengendalikan liga yang memisahkan diri (LPI-red), kasus tersebut akan diserahkan kepada Komite Eksekutif FIFA untuk memberi penangguhan.
Ketiga keputusan ini akan membuat pengurus PSSI yang sekarang merasakan pukulan telak. Tapi bisa dipastikan kubu Nurdin CS tidak akan menyerah begitu saja dan akan menggunakan “1001 jurus berkelit dan bersilat lidah” dari keputusan FIFA ini. Akan tetapi patut digaris bawahi bahwa, sebagaimana dijelaskan Standard Electoral Code FIFA Pasal 9 mengenai Kriteria untuk Kandidat, bahwa para kandidat itu harus tetap sejalan dengan statuta dan peraturan FIFA. Di sinilah peluang Nurdin “habis” (Kalau dia nyadar diri).
Kalau memang akhirnya Nurdin diajukan jadi calon lagi, atau bahkan menang dan tetap di posisinya sebagai ketua umum, hal itu jelas tidak selaras dengan statuta FIFA terkait statusnya sebagai mantan narapidana. Maka proses itu pun turut melanggar Standard Electoral Code FIFA.
“Kegagalan dari asosiasi untuk menerapkan prinsip dari peraturan ini akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius,” demikian secuplik bunyi bagian pertama poin huruf G mengenai Final Provisions dalam Standard Electoral Code FIFA.
Jika bicara peraturan maka PSSI, yang selama ini mengagung-agungkan Statuta FIFA serta merisaukan hukuman dari induk tertinggi organisasi sepakbola tersebut, mestinya sadar benar dengan potensi sanksi yang ada jika tetap bersikeras kembali memunculkan nama Nurdin.
FIFA juga meminta PSSI mengontrol liga tandingan, yakni Liga Primer Indonesia (LPI), apabila PSSI tidak ingin dijatuhi sanksi. Maka mau tidak mau PSSI harus merangkul LPI agar bisa mengontrol LPI.
Memang keputusan FIFA ini tidak menyebutkan Nurdin Halid dilarang ikut pencalonan Ketum PSSI lagi. Tapi keputusan ini sama saja “MENOLAK” Nurdin Halid untuk mencalonkan ataupun dicalonkan kembali menjadi ketum PSSI lagi hanya saja penolakan ini menggunakan bahasa yg lebih halus saja tapi intinya sama saja “MENOLAK Nurdin Halid”.
Dalam masa kepemimpinan Ir. Azwar Anas (1991-1995 dan 1995-1999; sebagai catatan tahun 1997 Ir. Azwar Anas mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Agum Gumelar sebagai Penanggung Jawab Ketua Umum) posisi Indonesia berada pada kisaran 87-134. Saya kira pada masa ini Indonesia berada pada posisi terbaiknya yaitu 87 pada tahun 1998. Bahkan dari tahun 1994 s.d. 1998 prestasi Indonesia sangat membanggakan yaitu tiap tahun ada peningkatan posisi dari 134 tahun 1994 menjadi 87 pada tahun 1998 dalam peringkat FIFA ini.
Pengganti Ir. Azwar Anas yaitu Agum Gumelar (1999-2003) posisi Indonesia stabil pada kisaran 87-110. Posisi terbaiknya adalah 87 yang dicapai pada tahun 2001 sementara posisi terendahnya adalah 110 pada tahun 2002 tetapi kemudian tahun 2003 kembali membaik menjadi posisi 91.
Pengganti Agum Gumelar yaitu Nurdin Halid (2003-2007 dan 2007-sekarang) posisi Indonesia berada pada kisaran 91-153. Posisi terbaiknya yaitu 91 pada awal kepengurusannya tahun 2003 (saya kira ini warisan dari pembinaan dalam kepengurusan sebelumnya yaitu Agum Gumelar) dan posisi terendahnya yaitu 153 terjadi pada tahun 2006.
Selanjutnya mari kita cermati prestasi kepengurusan periode kedua Nurdin Halid. Tidak berbeda dengan kepengurusan periode pertamanya, tidak ada prestasi yang baik dari Indonesia. Tercatat tahun 2007 posisi Indonesia berada di 133 kemudian makin memburuk menjadi 139 (2008) tetapi kemudian membaik menjadi 120 (2009). Namun, bukannya prestasi Indonesia makin mengkilap, setelah 2009 prestasi kita makin memburuk yaitu dari 120 (2009) menjadi 127 (2010) dan pada Februari 2011 posisi Indonesia menjadi 129.
0 komentar:
Posting Komentar